TEMPO.CO, Den Haag – Pemerintah Indonesia kembali mengirim utusan dalam sidang pengadilan arbitrase yang mengadili gugatan Filipina terhadap Cina atas Laut Cina Selatan.  Setelah memutuskan memiliki yuridiksi, tribunal menggelar public hearing pada 24-30 November 2015 di Den Haag, Belanda.

“Public hearing ini bersifat tertutup dan hanya mendengarkan argumentasi gugatan Filipina perihal pokok perkara,” kata Damos Dumoli Agusman, Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri, yang menjadi ketua delegasi Indonesia, kepada Tempo, kemarin

Berdasarkan keputusan 29 Oktober lalu, tribunal akan menjawab  tiga persoalan dasar. Yakni  keabsahan soal nine dotted lines,  penetapan soal gugusan yang diklaim di LCS, apakah itu adalah pulau yang berhak atas 200 mil zona maritim, ataukah karang yang hanya berhak 12 mil, atau elevasi surut yang tidak berhak sama sekali atas zona maritim.

Selain itu juga akan diputuskan apakah  aktivitas Cina di LCS, seperti reklamasi, telah melanggar UNCLOS khususnya tentang perlindungan lingkungan laut.  Ketiga hal itulah yang akan dielaborasi Filipina dalam public hearing kali ini.

 “Tribunal tidak mengadili soal siapa pemilik pulau/karang, karena bukan wewenangnya,” kata Damos.

Jika Tribunal mengatakan nine dotted lines haram, maka semua negara pihak harus mengabaikan ke sembilan garis dalam peta yang diklaim Cina tersebut. “Cina dalam hal ini tidak lagi bisa menggunakan garis ini sebagai basis untuk klaim pulau atau karangatau elevasi di dalamnya,” papar Damos.

Jika Tribunal menyatakan bahwa gugusan di LCS adalah karang  dan elevasi, dan tidak ada yg berstatus pulau, maka siapa pun pemilik karang ini tidak mungkin mengklaim zona maritim sampai mendekati pantai-pantai utama negara-negara sekitarnya.

Adapun persoalan nine dotted lines adalah masalah semua negara pihak UNCLOS, bukan hanya persoalan bilateral Cina-Indonesia. “Jika Tribunal menyatakan garis ini haram, maka semua negara LCS akan lega karena benang kusut makin terurai,” tambah dia.

Meski Cina menolak, negara-negara lain menyambut upaya menggunakan hukum internasional untuk menguraikan sengkarut di Laut Cina Selatan.  Selain Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand dan Jepang juga mengirim utusannya sebagai pengamat. Setelah public hearing kali ini,  tribunal dijadwalkan akan membacakan keputusan akhir pada Juni 2016.