CNN Indonesia, 19 Agustus 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Tanggal 12 Juli 2016,

Arbitrase Tribunal UNCLOS (United Nation Convention on the Law of Sea) mengeluarkan putusan atas gugatan Filipina melawan Republik Rakyat Tiongkok soal Laut China Selatan.

Setelah melalui proses lebih dari tiga tahun yang diwarnai ‘perang pernyataan’ dan bahkan ‘perang media’ oleh para pihak bersengketa, termasuk oleh pihak lain yang merasa terkait, Tribunal akhirnya mengeluarkan vonis dengan suara bulat.

Tak selesaikan akar konflik

Putusan Tribunal, di luar dugaan publik meski dipahami secara baik oleh para pakar hukum internasional, tidak memenangkan atau mengalahkan pihak yang bertikai.

Sesuai permintaan sang penggugat (Filipina), putusan Tribunal menafsirkan atau lebih tepatnya mengklarifikasi persoalan yang selama ini dianggap rancu (jika tidak bisa disebut ‘sengaja dibuat rancu’) dalam pusaran konflik Laut China Selatan.

Putusan itu tidak menetapkan ‘siapa pemilik pulau apa’ di Laut China Selatan, dan tidak juga menetapkan batas-batas maritim negara claimants (yang terlibat sengketa). Artinya, akar konflik Laut China Selatan itu sendiri, yakni soal perebutan pulau/karang, tidak disentuh oleh Tribunal karena memang dilarang oleh UNCLOS.

Putusan tersebut menepis kekeliruan beberapa pihak yang sebelumnya berprasangka (atau untuk kepentingan tertentu sengaja melahirkan sangkaan ini) bahwa Tribunal akan berurusan dengan soal kedaulatan negara, suatu hal yang pasti tabu untuk disentuh oleh peradilan internasional, kecuali negara yang bertikai sepakat untuk itu, seperti kasus Sipadan dan Ligitan.

Lantas, apa manfaat putusan jika tidak menyelesaikan konflik Laut China Selatan itu sendiri?

Seperti yang diharapkan, putusan ini mengklarifikasi, bukan mengakhiri konflik. Namun klarifikasi ini ternyata menuntaskan beberapa bagian konflik.

Sementara akar konflik itu sendiri, sesuai dengan desakan Tiongkok yang juga diamini ASEAN, hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati oleh para pihak yang mengklaim, termasuk mekanisme melalui pihak ketiga seperti Mahkamah Internasional.

Interpretasi Tribunal terhadap UNCLOS ini sebenarnya memudahkan para pihak yang bersengketa merundingkan klaim mereka masing-masing.

Sebagaimana lazimnya, putusan Tribunal ini hanya mengikat para pihak yang bersengketa. Namun, karena sifatnya menafsirkan, putusan akan berevolusi menjadi sumber hukum yang berlaku umum (erga omnes) alias mengikat semua negara. Artinya, Filipina bukan penikmat tunggal atas putusan ini.

Tuntaskan sejumlah konflik

Interpretasi Tribunal menjawab beberapa teka-teki yang mewarnai konflik ini, yang pada akhirnya menuntaskan sebagian konflik.

Pertama, soal nine-dash lines (9DL) yang tertera pada peta Republik Rakyat Tiongkok. Menurut Tribunal, negara tidak boleh mengklaim zona maritim di luar dari apa yang sudah ditetapkan oleh UNCLOS.

Dengan tafsir tersebut, maka 9DL dinyatakan batal. Dengan amar putusan ini, selesailah perdebatan tentang apakah negara masih bisa mengklaim zona maritim baru atau mengungkit zona maritim historis selain yang diatur oleh UNCLOS. Jawabannya tidak bisa.

Kedua, soal status pulau/karang yang dikuasai Tiongkok di Laut China Selatan, apakah berhak atas 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif/landas kontinen, atau hanya 12 mil laut wilayah, atau tidak berhak sama sekali. Tribunal memutuskan bahwa ternyata tidak ada satupun fitur yang diperebutkan berstatus ‘pulau’ yang berhak atas 200 mil. Sebagian adalah rocks atau karang yang hanya berhak 12 mil, dan selebihnya adalah non-high tide features yang merupakan bagian dari laut itu sendiri.

Putusan ini telah memformat ulang peta Laut China Selatan yang menyelesaikan beberapa bagian sengketa. Sengketa pertama, beberapa fitur yang jadi rebutan ternyata secara hukum bukan objek kedaulatan karena fitur ini dinyatakan sebagai bagian dari laut itu sendiri. Misalnya Mischief Reef, Second Thomas Shoals adalah hanya beting/elevasi surut sehingga secara otomatis menjadi bagian dari ZEE/landas kontinen Filipina. Fitur yang boleh jadi objek rebutan antara lain Scarborough Shoals, Itu Aba, Cuarteron Reef.

Sengketa kedua, negara-negara claimants hanya bisa menarik ZEE/landas kontinen dari pantai daratan saja dan tidak boleh dari fitur-fitur di tengah laut, sebab semua fitur ini tidak berhak atas kedua zona itu. Artinya, sebagian segmen di antara fitur-fitur ini hanya berhak 12 mil sehingga garis-garis batas maritim setiap negara claimants menjadi semakin jelas. Misalnya, Scarborough Shoal telah dinyatakan sebagai rock dan hanya berhak 12 mil. Dengan demikian kalaupun rock ini nantinya milik Tiongkok, maka ZEE Filipina akan berbatasan dengan batas terluar 12 mil dari rock ini.

Dampak terhadap Indonesia

Putusan Tribunal sangat penting bagi Indonesia, terlebih saat Tiongkok telah ‘menguak kartunya’ tentang klaimnya di ZEE Indonesia dalam nine-dash lines-nya. Dari 15 butir materi gugatan Filipina yang ditafsirkan oleh Tribunal, setidak-tidaknya terdapat dua butir yang bersentuhan langsung dengan Indonesia. Butir pertama soal 9DL yang dinyatakan batal. Dengan demikian, keberadaan garis ini di perairan Natuna adalah tidak sah.

Peta nine-dash lines, garis imajiner yang digunakan Tiongkok untuk mengklaim wilayahnya di Laut China Selatan. Nine-dash lines inilah yang digugat Filipina ke Mahkamah Arbitrase Internasional. (CNN Indonesia/Fajrian) Butir kedua adalah soal status fitur yang ternyata, tidak ada pihak yang berhak melebarkan zona maritim sampai 200 mil. Salah satunya adalah Cuarteron Reef, yang jaraknya kurang dari 400 Nm dari gugusan Natuna. Menurut Tribunal, karang ini hanya berhak atas 12 Nm laut teritorial dan tidak berhak atas ZEE/landas kontinen. Dengan demikian, siapapun pemilik karang ini, tidak akan bertetangga dengan Indonesia karena zona maritimnya sangat jauh dari batas terluar ZEE Indonesia.

Amar putusan ini bukan hal yang mengejutkan. Namun bagi Indonesia, putusan ini mengonfirmasi posisinya selama ini seperti yang dicetuskan oleh Menteri Luar Negari RI pada Pernyataan Pers Tahunan 2016, bahwa Indonesia bertetangga, atau berbatasan laut, hanya dengan Malaysia dan Vietnam.

Soal bahwa fitur-fitur ini tidak berhak atas 200 mil zona maritim juga sudah pernah diungkapkan oleh Indonesia dalam nota protesnya terhadap 9DL Tiongkok.

Dengan klarifikasi ini, maka tidak ada keraguan lagi tentang siapa tetangga Indonesia yang sebenarnya berdasarkan UNCLOS.

Tafsir Tribunal terkait kriteria karang/pulau yang berhak atas ZEE/landas kontinen juga akan membantu banyak negara, termasuk Indonesia, dalam merundingkan batas-batas maritimnya.

Selama ini banyak negara tetangga yang memperlakukan semua karangnya berhak atas ZEE/landas kontinen, sehingga mempersulit perundingan dan bahkan membuatnya menjadi berlarut-larut.

Klarifikasi soal status karang itu menepis rekaan penulis Tiongkok, Xue Manyi, yang dalam ulasannya di Majalah berbahasa Tiongkok, Phoenix, pada tanggal 22 Maret 2016, yang mencoba membangun dalil bahwa Tiongkok berhak atas perairan Natuna jika ditarik dari Vanquard Bank/Beting Wan An (yang diklaim oleh Tiongkok namun dikuasai oleh Vietnam), karena jaraknya hanya sekitar 72 Nm dari Natuna.

Dalil itu menjadi absurd oleh putusan Tribunal, karena jangankan suatu beting (karang yang tertelan laut pada saat pasang), karang yang muncul di atas laut saja seperti Cuarteron hanya berhak 12 Nm.

Penafsiran Tribunal telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pasal-pasal UNCLOS yang ditafsirkannya. Oleh sebab itu tafsir ini berlaku untuk semua negara, sehingga juga mengikat antara Tiongkok dengan Indonesia.

CNNIndonesia , 12 Juli 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyelesaian batas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga adalah program prioritas sejak era Reformasi. Namun pergerakannya terlihat lamban, dan sampai saat ini belum tuntas.

Hanya batas maritim dengan Papua Nugini yang sudah tuntas, baik batas laut wilayah, Zona Ekonomi Eksklusif, maupun landas kontinen. Selebihnya masih banyak bolong. Dengan Timor Leste belum ada batas maritim sama sekali, sementara dengan Malaysia batas ZEE belum ada. 

Mengapa sulit menuntaskan batas maritim ini?

Penyebab pertama adalah garis batas harus disepakati oleh kedua negara yang berdaulat. Konotasi berdaulat ini menjadi kata kunci. Artinya, harus dilakukan dengan prinsip mau sama mau. Tidak boleh sepihak apalagi main paksa.

Jika kedua negara dalam mood yang sama, maka perundingan akan lebih cepat. Namun jika berbeda prioritas, maka memulai perundingan pun akan tertatih-tatih. Dengan Palau, negara kecil di utara Papua, Indonesia butuh waktu bertahun-tahun baru berhasil membujuknya ke meja perundingan. Prosesnya pun masih terseret-seret.  

Kedua, batas adalah soal batas kedaulatan. Akibatnya kedua negara menjadi sangat berhati-hati. Apalagi ada prinsip hukum yang ‘menakutkan’ tentang perbatasan, yaitu sekali batas ditetapkan maka tidak lagi dapat diganggu-gugat sekalipun langit runtuh, kata Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.

Stabilitas perjanjian perbatasan sangat mutlak. Batas yang tidak stabil akan memicu perang, demikian landasan berpikirnya. 

Ketiga, sejak UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982, banyak zona-zona maritim baru yang lahir dan berubah. Untuk Indonesia bahkan ditambah dengan lahirnya prinsip baru, yaitu garis pangkal lurus kepulauan. Semua itu mengakibatkan wilayah Republik Indonesia harus diformat ulang sesuai cita-cita Deklarasi Djuanda 1957.

Dulu Indonesia hanya perlu membuat batas laut teritorial. Namun sejak UNCLOS 1982, Indonesia harus membuat batas landas kontinen dan batas ZEE. Pekerjaan rumah ini datang bersamaan dan harus dikerjakan sekaligus. 

Kempat, faktor politis, politis-yuridis, ekonomis, gabungan dari ketiganya, atau semata-mata faktor teknis perundingan. Faktor politis misalnya sarat waktu berurusan dengan Australia, karena terkait isu Timor Timur.

Sementara faktor ekonomis memengaruhi perundingan Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna yang baru dapat diselesaikan setelah 30 tahun (1973-2003).

Faktor teknis perundingan terjadi dalam perundingan Indonesia dengan Palau. Jaraknya yang jauh dari lintasan penerbangan serta ketiadaan hubungan diplomatik mengakibatkan tim perunding sulit bertemu. Perundingan akhirnya baru dapat dimulai setelah pembukaan hubungan diplomatik kedua negara tahun 2007.

Kelima, hukum internasional tentang perbatasan maritim, bahkan UNCLOS 1982,  masih belum menyediakan norma baku untuk memandu negara membuat garis batas yang adil dan diterima kedua pihak. Soal ini lebih banyak disandarkan pada diskresi negara-negara yang kebetulan ‘berdaulat, kaku, dan tidak luwes’ karena ada kontrol parlemen dan publik.

Akibatnya, juru runding yang luwes dan mumpuni sekalipun harus mengikuti irama karakter negara yang tidak luwes itu. Maka tidak heran jika perundingan bisa berlarut-larut bahkan jalan di tempat.  

Persoalan akan semakin ruwet jika kedua juru runding memiliki pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep dasar perbatasan maritim. Akibatnya, perundingan akan lebih banyak diwarnai oleh prinsip ‘dagang sapi’ tanpa pengawalan kaidah-kaidah hukum.

Indonesia tidak dapat menghindari dilema ini dan sering berkutat terlebih dahulu meyakinkan juru runding negara tetangga tentang prinsip negara kepulauan. Negara tetangga acap kali pura-pura tidak mengerti (tentu dalam konteks taktik perundingan) bahwa Indonesia berhak menarik garis pangkal kepulauan sebagai basis penarikan garis batas. Perundingan bisa bertele-tele karena negara tetangga juga meminta hak yang sama padahal dia bukan negara kepulauan. 

Keenam, sebagai negara demokratis, Indonesia menghadapi faktor lain. Indonesia harus memperhatikan akuntabilitas publik dan legitimasi demokratis. Faktor domestik ini mungkin tidak ada pada negara tetangga. Juru runding Indonesia menjadi semakin berhati-hati sebab setiap jengkal garis yang dirundingkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 

Domestik Indonesia sedang dilanda retorika bahwa persoalan batas maritim ini harus segera selesai alias “lebih cepat lebih baik”. Sementara irama negara-negara tetangga ingin “bermain lama”. Mereka tahan bertele-tele di meja perundingan. Ini taktik. Mereka ingin mengulur waktu dengan harapan Indonesia mau mundur dari posisi tawarnya demi “cepat-cepat selesai”. 

Irama “lebih cepat lebih baik” itu membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara yang paling banyak menghasilkan batas maritim di antara negara-negara ASEAN. Bandingkan dengan Malaysia yang sampai saat ini belum menghasilkan satu pun batas maritim.

Negara ASEAN lainnya, walau bentuk geografisnya tidak serumit Indonesia, masih terseok-seok dalam menyelesaikan batas-batasnya. Jangan jauh-jauh, perbatasan laut Malaysia dan Singapura pun masih banyak yang bolong. 

Dari faktor-faktor di atas, juru runding Indonesia tidak boleh gegabah. Di tengah desakan publik yang demikian kencang, beban berat ada di pundak mereka. (agk)

Sektretaris Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemenlu RI, Damos Dumoli Agusman, tentang Ketegangan RI-Tiongkok

Sikap Indonesia di Perairan Natuna Sudah Benar

Wawancara KompasTV 21 JUNI 2016

9 Dash Line RRT, CNN Indonesia